Banner Yang Digunakan Untuk Lawan Korupsi

Sebagai komponen dari upaya mencegah tindak korupsi di tingkat pelayanan publik, Pemerintah Kota Solo membagikan 58 banner yang berisi larangan penerimaan gratifikasi terhadap 51 lurah, lima camat dan dua Kepala SKPD pelayanan publik, di Balai Kota Solo. Berdasarkan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, pemberian banner hal yang demikian sebagai bukti janji Kota Solo untuk memberantas korupsi di jajaran instansi pelayanan publik.

“Kita menindaklanjuti sosialisasi dari KPK sebagian waktu lalu yang sejajar dengan visi pemkot untuk menegakan Berseri Tanpa Korupsi di Kota Solo. Berikutnya, hal hal yang demikian telah dipegang dalam pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001,” kata Rudy. Sementara itu, banner yang dibagikan hal yang demikian akan dipasang di kantor kelurahan, kecamatan dan pelayanan publik.

Rudy juga mengimbau terhadap masyarakat luas supaya juga tak memberikan imbalan apa saja terhadap Abdi Negara termasuk PNS. “Kedua duanya dapat kena pasal, jadi kita imbau terhadap masyarakat untuk mengenal hal hal yang demikian,” kata Rudy.

Kecuali itu, Rudy juga beranggapan, Sebagai upaya untuk mengurangi niat perbuatan berkorupsi dapat dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai. “PNS yang kerja 12 jam dapat diusulkan untuk mendapatkan tunjangan, kita coba upayakan dalam pembasahan APBD Perubahan,” kata Rudy.

Rudy justru mengimbau supaya masyarakat mengalihkan gratifikasi hal yang demikian untuk kepentingan sosial. “Ketimbang diberi ke PNS, lebih bagus diberi ke institusi sosial atau aktivitas sosial,” katanya. Pernyataan senada juga diucapkan Sekretaris Tempat Pemerintah Kota Solo, Budi Suharto. “PNS itu pelayan masyarakat, dan melayani dengan prima dan tanpa pamrih,” kata Rudy.