Pasar Swalayan Mini Yang Harus Menjual Produk Lokal

Hasil gambar untuk minimarket

Sebab itu, dia minta pengusaha minimarket dan supermarket yang ada di Kota Tangerang untuk memasarkan produk lokal.

“Sasarannya 15 persen dari produk yang dipasarkan minimarket dan supermarket yang ada di Kota Tangerang patut jual produk UKM,” kata ia.

Masuknya produk UKM Kota Tangerang ke sentra-sentra perbelanjaan diinginkan bisa menunjang peningkatan ekonomi bagi pelaku industri di Kota Tangerang. Kecuali itu, dia berharap supaya barang-barang hasil UKM Kota Tangerang dapat diketahui luas oleh masyarakat.

“Mulai dari makanan khas hingga pusat souvenir dapat dipasarkan di toserba yang ada. Biar orang Tangerang dapat jadi tuan rumah di kotanya sendiri,” kata ia.

Imbauan serupa juga dipersembahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Malahan, pemkab sudah mengharuskan warung swalayan menampung produk lokal dengan melegalkan Hukum Tempat (Perda) Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 seputar Pemberesan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Sentra Pembelanjaan dan Kios Swalayan tertanggal 18 Desember 2018.

Member Dewan Perwakilan Rakyat Tempat (DPRD) Klungkung, Gede Artison Andarawarta mengaku mensupport perda yang membatasi warung swalayan atau warung/daerah usaha yang pembelinya melayani dirinya sendiri, selain pembayaran terhadap kasir. “Konsorsium besar dengan modal besar dan jaringan yang luas itu berbeda dengan toko/warung rakyat yang dilayani oleh penjual bermodal kecil, sehingga perlu dikontrol supaya tak merugikan masyarakat,” kata Ketua Badan Penyusunan Perda DPRD Klungkung itu.

Dalam perda itu, jam buka swalayan dikontrol sampai pukul 22.00 WITA. Hal ini dijalankan melindungi warung rakyat supaya perputaran modal berpusar di Klungkung, bukan malahan disedot cuma oleh warung swalayan besar yang rata-rata berkonsentrasi di ibukota atau kota-kota besar.

“Persoalan jam buka juga telah dikasih kelonggaran bagi swalayan yang akan buka 24 jam dengan tata tertib Kepala Tempat/Bupati dan tentu urus izinnya. Kecuali jam buka, zonasi dan jarak warung swalayan dengan pasar rakyat juga akan diperhitungkan supaya tak mematikan usaha kecil lokal yang pasti keok modal, keok jaringan dan keok cara,” katanya.

Dalam perda ini juga dimasukkan kewajiban meresap dan menjual produk lokal di swalayan sampai 25 persen, dan mengharuskan ada daerah khusus untuk itu. “Jadi, kita jangan cuma jadi pasar namun juga patut jadi penghasil produk, siapa tahu dapat unggul dan tembus produk lokal kita keluar tempat,” katanya.