Surat Sri Mulyani Bocor, Itu Melanggar Regulasi

Harga Pelapis Anti Bocor – Kementerian Keuangan menyesalkan beredarnya salinan surat internal pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dimaksudkan terhadap Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

Pembocoran dan beredarnya surat hal yang demikian yakni perbuatan melanggar regulasi dan disiplin administrasi negara serta tak pantas dengan prinsip tata kelola yang bagus.

Kemenkeu akan menjalankan langkah pengusutan pembocoran surat hal yang demikian untuk menegakkan disiplin tata kelola pemerintahan, supaya pelanggaran hal yang demikian tak terulang kembali pada masa yang akan datang.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 seputar Keuangan Negara, Kemenkeu berkewajiban mengelola keuangan negara serta APBN/fiskal secara hati-hati dan berkelanjutan, termasuk menjalankan pengawasan dan pengukuran potensi risiko fiskal yang berasal dari pelbagai sumber kesibukan publik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti risiko keuangan PT PLN (persero). Tenaga profil jatuh tempo pinjaman PLN, keharusan pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat dalam sebagian tahun akan datang.

Surat yang berisikan Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur Ketenagalistrikan ini ditulis pada 19 September 2017. Surat yang ditandatangani Sri Mulyani hal yang demikian juga ditembuskan terhadap Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN.

Tenaga salinan surat yang diterima Okezone, berikut yaitu 5 hal yang ditulis Sri Mulyani dalam surat:

Berkenaan dengan pengelolaan risiko keuangan negara yang bersumber dari keadaan keuangan PT PLN (persero) dalam rangka pemenuhan sasaran penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan (program 35 Gw), bisa kami sampaikan hal-hal berikut:

1. PLN ditinjau dari sisi keuangan terus mengalami penurunan seiring dengan kian besarnya keharusan korporasi untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tak disupport dengan pertumbuhan kas bersih operasi. ini menyebabkan dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Keuangan patut mengajukan permintaan waiver terhadap pemberi pinjaman (lender) PLN sebagai imbas terlanggarnya keharusan pemenuhan covenant PLN dalam perjanjian pinjaman untuk menghindari cross default utang PLN yang menerima jaminan pemerintah.

2. Terbatasnya internal fund (dana internal) PLN untuk menjalankan investasi dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah berakibat pada bertumpunya pemenuhan keperluan investasi PLN dari pinjaman, bagus melewati pinjaman kredit investasi perbankan, penerbitan obligasi, ataupun pinjaman dari institusi keuangan internasional.

 

 

Artikel Lainnya : Anti Bocor Dak Beton